Usulan pelarangan total rokok elektrik atau vape oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menuai kritik. Wacana aturan yang dinilai bakal menghantam industri vape tersebut didesak untuk dievaluasi dengan melakukan kajian ilmiah, ekonomi, hingga sosial lebih mendalam.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar berharap ada evaluasi matang sebelum penetapan kebijakan pelarangan total. Menurutnya, keputusan yang terburu-buru akan merugikan banyak pihak dalam industri terkait.
“Tiga hal itu yang menjadi landasan Badan POM untuk menentukan, apakah dilarang atau tidak. Dari segi tertentu berdasarkan basis ilmiah dan sebagainya. Mana yang betul-betul berbahaya, itu yang dilarang,” ujarnya.
Taruna Ikrar melanjutkan, berdasarkan pernyataan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), Supiyanto menyatakan bahwa penyalahgunaan cairan narkotika dalam produk vape tidak ditemukan pada produk yang beredar secara legal dan toko resmi.
Produk vape yang disalahgunakan beredar di pasaran, namun tidak memiliki pita cukai. Produk vape yang tidak memiliki pita cukai dapat dipastikan merupakan barang ilegal.
Sementara itu, BPOM akan bertanggung jawab melaksanakan tugas ini mulai 26 Juli 2026. Amanat baru ini disematkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dimana rokok elektronik merupakan produk legal yang diperbolehkan untuk beredar di Indonesia.
"Berdasarkan undang-undang dan aturan itu, maka kita bisa buat turunan aturannya. Mana yang normal, mana yang dilarang. Apa itu dilakukan? Nah tentu dari situ juga kita bisa punya hak memperlakukan undang-undang itu dalam hal penindakan dan pemberian sanksi,” tambahnya.
Taruna mengatakan, perlu tindakan tegas hingga pelarangan bagi yang melanggar aturan. “Itu harus diatur secara tegas. Mana yang dilarang, mana yang tidak. Tidak bisa keseluruhan,” ujarnya menegaskan.
Dia menjelaskan, BPOM dan BNN selama ini telah bersinergi dan dapat terus menjalankan kerja sama, termasuk dalam masalah penyalahgunaan vape tersebut. Pihaknya pun mengaku telah siap untuk tugas baru dalam pengawasan rokok elektrik, mengingat memiliki unit pelaksana teknis yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah ratusan orang.
Source http://dlvr.it/TSTBfQ
